Menu

Mode Gelap

Hukum · 19 Okt 2023 15:23 WIB

Soal Sengketa Lahan PTPN, Ormas Tak Perlu Provokasi Masyarakat


 Soal Sengketa Lahan PTPN, Ormas Tak Perlu Provokasi Masyarakat Perbesar

MEDAN, Bundarantimes.com – Pengamat hukum Sumatera Utara (Sumut) Zakaria Rambe meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak perlu melakukan provokasi kepada masyarakat yang bersengketa dengan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Menurut Zakaria, berbagai aturan seperti Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dapat menjadi pedoman terhadap persoalan sengketa agraria di Sumut.

“Seharusnya yang dilakukan itu advokasi, bukan provokasi. Jadi misalnya ada ormas tertentu yang selama ini mengklaim sebagai pihak yang paling tahu soal persoalan agraria khususnya tanah milik PTPN, harusnya mereka memberi penjelasan secara jernih dan bukan malah menjadi provokator,” kata Zakaria Rambe dalam diskusi dengan wartawan, Kamis (19/10).

Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian (JAMPI) Sumut ini juga menyampaikan bahwa posisi para penggarap lahan masih berstatus milik PTPN masih lemah dari sisi hukum. Maka itu diperlukan pendampingan dan pendidikan hukum sehingga masyarakat dapat memahami posisi hukumnya agar tidak menjadi korban dari janji-janji manis ormas tertentu tersebut dengan mudahnya bisa mengurus tanah tapi ujung-ujungnya mengutip uang Ditambahkan Zakaria, banyak lahan yang kini menjadi objek sengketa agraria masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN.

“Menurut saya khususnya para penggarap di lahan HGU milik PTPN II sangat lemah posisinya. Apalagi di lahan yang masih berstatus HGU. Maka itu, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, saya menyarankan masyarakat tidak tergiur janji manis mafia tanah berkedok ormas tertentu yang menjanjikan pengurusan surat atau alas hak yang sah atas lahan yang mereka garap,” kata Zakaria Rambe.

Zakaria mengatakan sesuai UU Pokok Agraria, lahan berstatus HGU tidak bisa berpindah kepemilikan. Maka itu dia meminta agar masyarakat mengikuti perangkat aturan yang telah disiapkan untuk menangani masalah tersebut. Dia kemudian mencontohkan terkait gugatan Muhammad Darwis dkk yang tergabung dalam ormas bprpi dengan nomor 1734 K/Pdt/2001.

Gugatan antara PTPN II melawan Muhammad Darwis dkk tersebut kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Januari 2006 dengan isi keputusan meminta PTPN II mengganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp 1.154.586.590 kepada para penggugat.

“Saya membaca keputusan MA itu dan jelas itu dilakukan oleh masyarakat, bukan ormas seperti BPRPI. Juga dalam putusan itu disebutkan bahwa yang diganti rugi itu tanaman yang ada di lahan. Jadi bukan terhadap lahan yang digarap tersebut. Jadi tolong jangan membodohi masyarakat,” tegas Zakaria. (Red)

Artikel ini telah dibaca 84 kali

badge-check

Redaksi

Iklan 2
Baca Lainnya

Tim Hukum 02 : Kita Sudah Menang! Kami Siap Hadapi Jika Ada Perselisihan Apapun

2 Desember 2024 - 18:58 WIB

Kembali Gelar Razia, KA KPLP : Tidak Ditemukan Barang Terlarang

23 November 2024 - 09:44 WIB

Pastikan Keamanan Terjaga, Lapas Labuhan Ruku Lakukan Kontrol Keliling

21 November 2024 - 14:59 WIB

Tim 03 Lapor Polisi, Tim Hukum Bahagia Saza : Berlebihan Dan Kurang Tepat 

14 November 2024 - 21:46 WIB

Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengarahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Secara Virtual

8 November 2024 - 21:22 WIB

Lapas Labuhan Ruku Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara Ikuti Webinar Nasional

7 November 2024 - 09:26 WIB

Trending di Hukum
Presiden RI 2024