Batu Bara, Bundarantimes.com – Sejumlah kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara diduga kuat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Informasi yang diperoleh menyebutkan, ada program yang tercatat dalam dokumen laporan realisasi, namun jejak fisik maupun pelaksanaannya di lapangan sulit ditemukan.
Indikasi tersebut mulai terkuak dari hasil penelusuran Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (KORPUS API SUMUT) melalui Ketua Umum Syahnan Afriansyah. Mereka menilai adanya kejanggalan dalam pencatatan penggunaan dana sosial, terutama pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.
“Dokumen menyebutkan kegiatan selesai, tapi masyarakat di lapangan tidak pernah merasakan program itu. Kalau ini benar, maka ada dugaan kegiatan fiktif,” ujar Syahnan, Jumat (22/8/2025).
Dugaan tersebut semakin menguat karena adanya informasi serupa dari sejumlah pihak. Beberapa kegiatan rehabilitasi masyarakat tertentu, bantuan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat disebut hanya tercatat di atas kertas.
Pemerhati pemerintah daerah Syahnan Afriansyah menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sepele.
“Dana sosial seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin, bukan untuk proyek fiktif. Kami mendesak aparat penegak hukum dan auditor negara turun tangan,” tegasnya.
Desakan publik kini mengarah pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar segera membuka audit khusus. Masyarakat berharap pemerintah kabupaten Batu Bara bersikap transparan serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran sosial benar-benar tersalurkan kepada penerima yang berhak.
Syahnan juga mengaskan bahwa dirinya akan segera mengambil langkah tegas dan serius dengan menyiapkan laporan resmi sebagai upaya memastikan dugaan tersebut dapat segera di ungkap melalui proses hukum. (Red)
