BundaranTimes, Medan — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sumatera Utara (AMPK SU) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa, 4 Agustus 2026. Massa mendesak Korps Adhyaksa segera mengusut dugaan skandal penyimpangan tata kelola serta pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Dalam tuntutannya, AMPK SU meminta Kejati Sumut memanggil dan memeriksa Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Labuhanbatu Selatan, Adilpan Harahap.
Koordinator Aksi, Kamaluddin Harahap, menyoroti adanya indikasi keterkaitan lini pengawasan yang melibatkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Regional (Kareg) SPPG Sumatera Utara bernama Agung, serta Korwil SPPG Labusel Adilpan Harahap. Ia menilai serangkaian informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditelusuri secara mendalam oleh penegak hukum guna menguji ada atau tidaknya unsur pidana.
“Kami menilai ada dugaan keterkaitan yang perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Ini harus segera diperiksa agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Kamaluddin saat beraudiensi dengan perwakilan Seksi Intelijen Kejati Sumut, Selasa.
AMPK SU meminta Kejati Sumut melakukan pendalaman secara terbuka dan transparan demi menjamin akuntabilitas pelaksanaan program SPPG di wilayah Sumatera Utara.
Selain itu, massa menyoroti mekanisme penunjukan mitra serta tata kelola pengawasan BGN di lapangan, khususnya di wilayah Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan temuan AMPK SU, sejumlah unit dapur penyedia gizi disinyalir tetap beroperasi meskipun tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP).
Tak hanya masalah izin dan kelayakan fasilitas, AMPK SU juga mengungkap adanya dugaan praktik penerimaan uang pelicin oleh oknum pengawas. Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, oknum Korwil SPPG Labusel diduga menerima setoran ‘uang keamanan’ setiap kali melakukan kunjungan dan peninjauan ke lokasi dapur gizi.
Perwakilan Kejati Sumut, Randi H. Tambunan, yang menemui massa menyatakan siap menampung serta mengawal laporan tersebut. Kejati berjanji meneruskan berkas tuntutan beserta dokumen pendukung dari AMPK SU ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta.
Menanggapi hal itu, AMPK SU menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus ini secara berjenjang. Mereka berencana membawa persoalan ini hingga ke BGN Pusat, Kejagung, hingga menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang berfokus pada pemenuhan nutrisi peserta didik serta penanganan stunting. Dalam pedoman teknis pelaksanaan, pemenuhan standar sanitasi—seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta pengolahan limbah cair (IPAL)—merupakan prasyarat mutlak bagi setiap unit penyedia makanan. Pengabaian terhadap kelengkapan fasilitas dan standar operasional tersebut berisiko tinggi memicu masalah kesehatan masyarakat, termasuk potensi keracunan makanan massal pada anak sekolah.
Dugaan pembiaran terhadap operasional dapur non-standar serta indikasi penerimaan uang keamanan dalam proses pengawasan MBG amat mencederai akuntabilitas program nasional. Apabila dugaan penyelewengan wewenang dan penerimaan gratifikasi ini terbukti benar, oknum penyelenggara dapat dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penguatan sistem pengawasan internal BGN dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
